INDONESIA MODERN (RIKCLEFS) - BAGIAN IV. MUNCULNYA KONSEPSI INDONESIA ­+- 1900-1942

INDONESIA MODERN (RIKCLEFS) - BAGIAN IV. MUNCULNYA KONSEPSI INDONESIA ­+- 1900-1942

by Unknown ~ Sabtu, 18 April 2015

Bab 13. Zaman Penjajahan Baru

            Pada awal abad XX kebijakan dari pemerintahan Belanda mengalami perubahan arah. Kebijakan kolonial Belanda kini memiliki tujuan baru. Eksploitasi mulai dikurangi dan diganti dengan penyataan-pernyataan keprihatinan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut bernama “Politik Etis”.
Dengan munculnya kebijakan ini, kemudian mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar. Dalam kebijakan Politik Etis ini yang paling menonjol terlihat adalah janjinya daripada penampilannya, dalam prakteknya eksploitasi dan penaklukan sebenarnya tidak berubah. Namun, ini tidak mengurangi pentingnya zaman penjajahan baru ini.

            Politik Etis berakar dari masalah kemanusiaan dan adanya keuntungan politik. Banyak pula kecaman-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda dari banyak pihak. Selama zaman “liberal” (1870-1900) kapitalisme swasta memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan penjajahan. Industri Belanda mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang dinilai potensial yang standard hidupnya perlu ditingkatkan. Pihak yang beraliran kemanusiaan membenarkan apa yang dipikirkan oleh kalangan pengusaha dan akhirnya lahirlah politik Etis.

            C. Th. Van Deventer (1899) menerbitkan artikel “Een eereschuld (Suatu Hutang Kehormatan)” yang mengatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka. Kemudian pemikiran Van Deventer ini dipraktekan oleh Alexander W.F. Idenburg yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Urusan Daerah-daerah Jajahan. Pihak belanda menyebutnya tiga perinsip yang mendasari kebijakan baru. Yaitu educatie, emigratie, irrigatie (pendidikan, perpindahan penduduk, pengairan).

       Sebuah pertanyaan besar yang timbul dengan adanya politik Etis ini adalah kapan kebijakan ini akan berakhir. Dalam rangka membuat aggaran belanja kolonial seimbang, maka banyak lapangan pekerjaan yang dihapuskan dan beban pajak bagi rakyat Indonesia dinaikkan. Pemerintahan kolonial menekan adanya tanggung jawab umum akan kesejahteraan Indonesia, sekalipun tidak terwujud, sebagai suatu prinsip pemerintahan menunjuk tahun 1942, ketika pihak Jepang mengakhiri kekuasaan orang-orang Belanda.

IDENTITAS BUKU

A.    Nama Buku                       : SEJARAH INDONESIA MODERN

B.     Penulis Buku                     : M. C. Ricklefs

C.     Penerjemah                        : Drs. Dharmono Hardjowidjono

D.    Penerbit/kota/tahun           : Gadjah Mada university Press / Yogyakarta / 1991

E.     Jumlah bab/halaman          : 6/478