INDONESIA MODERN (RIKCLEFS) - BAGIAN V. RUNTUHNYA NEGARA JAJAHAN 1942-1950

INDONESIA MODERN (RIKCLEFS) - BAGIAN V. RUNTUHNYA NEGARA JAJAHAN 1942-1950

by Unknown ~ Sabtu, 18 April 2015

Bab 17. Revolusi, 1945-50

            Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri.

Tidaklah mengeherankan apabila hasilnya bukanlah munculnya suatu bangsa baru yang serasi namun suatu pertarungan sengit di antara individu-individu dan kekuatan-kekuatan sosial yang bertentangan. Akan tetapi, keyakinan bahwa itu merupakan jaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahkan hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atas nama Revolusi memang banyak yang mendukungnya.

            Suatu pemerintahan pusat Republik segera dibentuk di Jakarta pada akhir bulan Agustus 1945. Pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebelum menyerahnya Jepang. Akan tetapi, pihak angkatan laut Jepang memperingatkan bahwa orang-orang Indonesia yang beragama Kristen di wilayahnya tidak akan menyetujui peran istimewa Islam, sehingga Piagam Jakarta dan suatu syarat bahwa kepala negara haruslah seorang yang beragama Islam tidak jadi dicantumkan. Sukarno diangkat sebagai Presiden Republik ini dan Hatta sebagai wakil Presiden, karena para politisi Jakarta yakin bahwa hanya merekalah yang dapat berurusan dengan pihak Jepang. Seraya menanti pemilihan umum, yang dalam kenyataanya belum akan diselenggarakan dalam waktu sepuluh tahun, maka ditunjukkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu Preside dan komite-komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat propinsi serta karesidenan.

            Dengan mulai tibanya sekutu guna menerima penyerahan Jepang, maka muncullah tantangan-tantangan serius yang pertama terhadap Revolusi. Pada awal tahun 1945 pihak Sekutu telah memutuskan bahwa pasukan-pasukan Amerika akan memusatkan perhatian pada pulau-pulau di Jepang. Dengan demikian, maka pada saat terakhir tanggung jawab atas Indonesia dipindahkan dari Amerika kepada Inggris. Tentu saja Belanda ingin sekali menduduki kembali Indonesia dan menghukum mereka yang telah bekerja sama dengan pihak Jepang, tetapi pada tahun 1945 mereka tidak sanggup melakukan hal itu sendiri, sehingga harapan mereka kini tertumpu pada pihak Inggris. Akan tetapi, Inggris tidak menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menaklukkan Indonesia untuk Belanda. Inggris hanya ingin melepaskan tawanan-tawanan perang bangsa Eropa dan menerima penyerahan pihak Jepang.

            Dengan mulai munculnya pasukan-pasukan Sekutu, maka semakin meningkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama Revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Panglima senior Jepang di sana, Laksamana Madya Shibata Yaichiro, memihak Republik dan membuka pintu gudang persenjataan Jepang kepada orang-orang Indonesia. Pada akhir bulan Oktober dan awal bulan November para pemimpin Nahdatul Ulama dan Masyumi menyatakan bahwa perang mempertahankan tanah air adalah Perang Sabil, kewajiban yang melekat pada semua orang muslim. Para kyai dan murid-murid mereka mengalir dari sekolah-sekolah pesantren di Jawa Timur ke Surabaya. Soetomo yang lebih terkenal sebagai ‘Bung Tomo’, menggunakan radio setempat untuk menimbulkan suasana semangat revolusi yang fanatik ke seluruh penjuru kota.

            Pihak Republik kehilangan banyak senjata dan tenaga manusia dalam pertempuran Surabaya, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan tersebut telah menciptakan suatu lambang dan pekik persatuan demi Revolusi. Pertempuran Surabaya juga merupakan titik balik bagi Belanda, karena peristiwa itu telah menyodorkan kebanyakan dari mereka dalam menghadapi kenyataan. Pada bulan Januari 1946 pendudukan kembali Belanda atas Jakarta telah berjalan begitu jauh sehingga diputuskan untuk memindahkan ibu kota republik ke Yogyakarta, yang tetap menjadi ibu kota Indonesia yang merdeka.

            Pada bulan-bulan pertama tahun 1946 partai-partai politik yang penting di masa revolusi telah dapat diidentifikasikan. Partai Komunis (PKI) terbentuk kembali pada bulan 1945, dan setelah mengalami banyak pertikaian di dalam tubuh sendiri dan terjadi suatu bentrokan dengan satuan-satuan tentara Republik pada buan Februari 1946, pada April 1946 PKI telah dikuasai oleh para pemimpin generasi tua yang berorientasi Internasional ortodoks, yag kebayakan adalah mantan aktivis-aktivis dari tahun 1920-an yang kini bebas dari tahanan. Pada bulan November 1945 para politisi Islam Modern perkotaan yang dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojo, Natsir, dan lain-lainnya berhasil memperoleh kembali kekuasaan dari para pemimpin Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang didukung oleh pihak Jepang. Partai Nasional Indonesia (PNI) bangkit lagi pada bulan Januari 1946. Pada bulan-bulan pertama tahun 1946 tekanan-tekanan terhadap pihak Republik maupun pihak Belanda mulai meningkat. Perundingan-perundingan dengan pihak Belanda kini berada pada tahap yang sulit.

            Pada tanggal 12 November, di Linggarjati, Belanda mengakui Republik sebagai kekuasaan de facto di Jawa, Madura, dan Sumatera, kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pembentukan suatu negara Indonesia Serikat ysng berbentuk federal, yang di dalamnya Republik akan menjadi salah satu di antara beberapa negara-negara federal dan akan di kepalai oleh ratu Belanda.

Belanda mendapat kemajuan dengan usaha mereka mencapai cara penyelesaian federal. Pihak Belanda terus maju dengan rencana-rencana mereka membentuk negara-negara federal sedapat mungkin. Sebuah negara Indonesia Timur didirikan dalam suatu konferensi di Denpasar (Bali) pada bulan Desember 1946. Negara ini dinamakan Negara Indonesia Timur (NIT).

            Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisional’ mereka yang pertama. PBB kini terlihat langsung dalam konflik tersebut, suatu keterlibatan yang akhirnya akan menjebak pihak Belanda pada posisi diplomatik yang sulit. Indonesia dan Australia sangat aktif mendukung Republik di dalam PBB, di mana Uni Soviet juga memberikan dukungannya. Mereka mulai mendesak negeri Belanda supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk memeriksa tindakan-tindakan Belanda. Keadaan ini justru semakin memperbesar hasrat Belanda untuk menemukan cara penyelesaian secepatnya di Indonesia.

            Pada bulan Oktober 1947 dibentuk Komisi Jasa-jasa Baik PBB yang beranggotakan wakil-wakil Amerika, Australia dan Belgia untuk membantu perundingan-perundingan Belanda-Republik dalam mencapai gencatan senjata yang baru. Pada bulan Januari 1948 tercapai suatu persetujuan baru di atas kapal Amerika USS Renville di pelabuhan Jakarta. Persetujuan ini mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai ‘garis van Mook’.

            Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda melancarkan ‘aksi polisional’ mereka yang kedua, yang merupakan bencana militer maupun politik bagi mereka walaupun pada saat itu tampaknya mereka memperoleh kemenangan dengan mudah. Pada tanggal 19 Desember Yogyakarta diduduki dan para pemimpin politik termasuk presiden dan wakilnya ditangkap. Dewan Belanda merasa tersinggung sekali, sesuatu yang memang diharapkan oleh pemerintah Republik. Pada tnggal 22 Desember Amerika Serikat menghentikan pemberian-pemberian dana bantuan selanjutnya kepada negeri Belanda yang dimaksudkan untuk pengeluaran di Indonesia.

            Belanda menerima himbauan PBB untuk melakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) bersama Republik. KMB diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag. Disepakati Uni Indo-Belanda dengan ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Selain itu Republik di berinama dengan RIS (Republik Indonesia Serikat). Untuk masalah Irian akan diselesaikan satu tahun kemudian. Pada tanggal 27 Desember 1949 negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk Irian Jaya, kepada RIS.

Akhirnya, pada 17 agustus 1950 semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun Revolusi secara resmi dihapuskan. Dibentuk Republik Indonesia yang baru. Jakarta dipilih sebagai ibu kota negara. Revolusi politik telah selesai.